Fokus Percepat Akses Pembiayaan UMKM, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Ambon 21 Agustus 2025- Perekonomian Sulampua pada Triwulan II tahun 2025 tumbuh 5,12% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,03%) dan menyamai capaian pertumbuhan Nasional (5,1 2%), ini disampaikan Koordinator Wilayah Sulampua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Triwulan III Tahun 2025. Rakorwil yang mengusung tema “Akselerasi Pembiayaan Inklusif untuk Memperkuat Ekonomi Sulampua”.
Rakorwil Sulampua menegaskan pentingnya akselerasi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya strategis memperkuat perekonomian daerah. Rakorwil yang digelar di Kota Ambon, pada Kamis (21/8/2025) ini menghadirkan jajaran Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, perbankan mulai dari Bank Himbara, BPD dan Bank Swasta, lembaga keuangan, serta OJK dari tiga kawasan strategis tersebut.
Penguatan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dr. Andry, S.IP, M.Si, mewakili Pj. Gubernur Papua dalam Rakorwil tsb, menjelaskan, bahwa forum Rakorwil tersebut menitikberatkan pada peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, serta keterlibatan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan.
“Rakorwil ini mendorong UMKM diberdayakan secara nyata. Mendiskusikan, bagaimana pemerintah daerah mengambil peran. Rekomendasinya jelas, yakni memperluas akses pembiayaan dan memberikan perlindungan terhadap UMKM, termasuk nelayan dan petani,” ungkap Andry.
Dari hasil rapat, terdapat dua kesimpulan besar yang menjadi dasar tindak lanjut, yaitu Peningkatan penyaluran kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulampua sebagai penggerak perekonomian nasional, termasuk melalui berbagai inovasi skema pembiayaan serta penurunan kinerja kredit UMKM sejak Desember 2021 dengan catatan tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih tinggi di angka 4,6 persen. Kondisi ini membuat perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Namun, di sisi lain, fakta bahwa mayoritas UMKM masih menggunakan modal pribadi justru membuka peluang besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dengan dukungan insentif dari OJK dan perlindungan asuransi.
TPAKD Ja di Motor Inklusi Keuangan
Salah satu fokus utama Rakorwil adalah memperkuat peran TPAKD sebagai motor penggerak inklusi keuangan di daerah. Program unggulan TPAKD seperti “Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir”, dan “Satu Rekening Satu Pelajar” diharapkan dapat terus diperluas cakupannya.
“Kami akan mendorong untuk lebih aktif dalam mengimplementasikan program TPAKD agar tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ujar Andry.
Selain itu, sinergi lintas sektor juga menjadi kunci. Pemerintah daerah, perbankan, dan asosiasi pelaku usaha diminta untuk memperkuat koordinasi agar penyaluran pembiayaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Komitmen Bersama
Sebagai penutup, Rakorwil menghasilkan beberapa komitmen Bersama, antara lain Penguatan ekosistem UMKM secara end-to-end dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Penyaluran kredit berbasis ekosistem untuk meminimalisasi risiko kredit, Dukungan terhadap Program Strategis Nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kredit Perumahan 3 Juta Rumah, Kredit Alsintan, dan Kredit Padat Karya serta Penggunaan skema penjaminan untuk petani, nelayan, dan UMKM sebagai mitigasi risiko kredit.
Andry menegaskan bahwa Provinsi Papua siap mengambil peran lebih progresif dalam mendukung UMKM melalui sinergi ini. “Dengan adanya koordinasi ini, kita tidak hanya bicara penyaluran kredit, tetapi juga perlindungan, pendampingan, dan inovasi agar UMKM di Provinsi Papua dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan PAD.
