Jayapura, 26
November 2025 - Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) yang dipusatkan di Ballroom Enggros, Lantai 11 Hotel
Aston Jayapura. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua,
Mathius D. Fakhiri, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga
stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan Natal
dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam arahannya,
Gubernur menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas seluruh
perangkat daerah terutama menghadapi peningkatan konsumsi masyarakat pada
momentum akhir tahun. Beliau meminta agar seluruh pemangku kepentingan
memperkuat koordinasi dan respon cepat terhadap dinamika harga di lapangan.
Pada kesempatan
ini, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Papua, Dr. Andry, S.IP., M.Si, menyampaikan materi terkait perkembangan
inflasi Papua, tantangan pengendalian harga, serta peran strategis TPID dalam
menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pasokan
di wilayah Papua. Beliau juga menekankan pentingnya pelaksanaan strategi 4K
serta sinkronisasi program pusat–daerah.
Peserta yang
hadir dalam Rakor ini terdiri dari seluruh TPID Kabupaten/Kota se-Tanah Papua,
meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kehadiran para
ketua dan anggota TPID dari masing-masing daerah menunjukkan komitmen kuat
untuk memperkuat koordinasi regional dalam menjaga stabilitas inflasi dan
ketahanan pangan Papua.
Rakor ini juga
diisi dengan pemaparan materi teknis dari BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian
Dalam Negeri sebagai dasar perumusan sebagai langkah Konkrit antisipatif menghadapi potensi gejolak
harga pada akhir tahun, termasuk kesiapan stok, tantangan logistik, serta
mitigasi risiko inflasi pangan.
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari sesuai agenda yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Papua berharap Rakor TPID ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua memiliki strategi pengendalian inflasi yang efektif dan terukur menuju tahun 2026.
