Jayapura, 26 November 2025 - Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipusatkan di Ballroom Enggros, Lantai 11 Hotel Aston Jayapura. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri , yang dalam Segalanya tekanan pentingnya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) .
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas seluruh perangkat daerah terutama menghadapi peningkatan konsumsi masyarakat pada momentum akhir tahun. ia meminta agar seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan respon cepat terhadap dinamika harga di lapangan.
Pada kesempatan ini, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, S.IP., M.Si , menyampaikan materi terkait perkembangan inflasi Papua, tantangan pengendalian harga, serta peran strategi TPID dalam menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ketersediaan pasokan di wilayah Papua. ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan strategi 4K serta sinkronisasi program pusat–daerah.
Peserta yang hadir dalam Rakor ini terdiri dari seluruh TPID Kabupaten/Kota se-Tanah Papua , meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kehadiran para ketua dan anggota TPID dari masing-masing daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat koordinasi daerah dalam menjaga stabilitas inflasi dan ketahanan pangan Papua.
Rakor ini juga diisi dengan pemaparan materi teknis dari BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar perumusan sebagai langkah Konkrit antisipatif menghadapi potensi gejolak harga pada akhir tahun, termasuk kesiapan stok, tantangan logistik, serta mitigasi risiko inflasi pangan.
Kegiatan ini diselenggarakan berlangsung selama dua hari sesuai agenda yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Papua berharap Rakor TPID ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua memiliki strategi pengendalian inflasi yang efektif dan terukur hingga tahun 2026.
