HLM TPID dan TP2DD Papua Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Transaksi Daerah
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jayapura pada Kamis (5/3/2026) dan menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga serta mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan terkait di Provinsi Papua. HLM ini juga menjadi momentum penting dalam mengantisipasi dinamika harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya menjelang bulan suci Ramadhan dan Idulfitri.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Papua sepanjang tahun 2025 masih relatif terkendali.
Namun pada Februari 2026 tercatat inflasi sebesar 3,94 persen, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Papua terutama dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta makanan, minuman, dan tembakau, termasuk beberapa komoditas hortikultura seperti cabai rawit yang turut mendorong kenaikan harga.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan sejumlah langkah pengendalian inflasi, antara lain menjaga stabilitas pasokan dan distribusi bahan pokok, memperkuat koordinasi melalui TPID, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta meningkatkan komunikasi publik bersama media untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan harga.
Selain pengendalian inflasi, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui peran TP2DD.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas harga di Papua dapat terus terjaga, sekaligus mempercepat implementasi digitalisasi sistem pembayaran yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
