Rapat koordinasi bersama bank indonesia perwakilan papua
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua mengikuti Rapat Koordinasi bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia Jayapura, Senin (26/1/2026).
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian beserta Kepala Sub Bagian dan sejumlah staf Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengendalian inflasi dan persiapan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, dibahas progres pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID yang diusulkan untuk dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan, yakni pada 10–12 Februari 2026. Kegiatan ini akan diawali dengan Rapat Koordinasi TPID dan pendampingan pelaporan TPID yang direncanakan pada 12 Februari 2026. Adapun tahapan persiapan HLM akan dilaksanakan pada 2–6 Februari 2026, meliputi penyusunan undangan, persiapan lokasi, perumusan poin pembahasan dan kesepakatan, penyusunan rundown serta konsep kegiatan. Pertemuan persiapan HLM dijadwalkan pada 4 atau 5 Februari 2026.
Bank Indonesia juga menyampaikan komitmennya dalam mendorong mekanisasi pertanian serta pengembangan kampung sentra produksi. BI berharap OPD teknis yang memiliki kelompok binaan dapat menginformasikan hal tersebut untuk mendukung program peningkatan produksi dan berbagi pengetahuan antar kampung.
Selain itu, rapat juga membahas penyusunan Laporan TPID Tahun 2025. Disepakati akan dibentuk tim pembahasan tersendiri sebagaimana tahun sebelumnya. OPD terkait diminta mulai mengumpulkan dokumentasi kegiatan pengendalian inflasi, seperti bantuan bibit, dukungan anggaran APBD, serta program lain yang relevan. Hingga saat ini, BI belum menerima format resmi laporan TPID 2025, namun disampaikan bahwa porsi atau bobot penilaian dimungkinkan mengalami perubahan.
Agenda lain yang dibahas adalah rencana penyusunan Surat Edaran pengendalian inflasi. Bank Indonesia akan menelaah konsep draft surat edaran terlebih dahulu sebelum menyampaikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Surat edaran tersebut akan memuat arahan Gubernur kepada OPD dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi secara masif, serta imbauan kepada masyarakat agar menjaga ketertiban dan keamanan serta melakukan belanja secara bijak sesuai kebutuhan.
