Pemprov Papua Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Penataan Tata Ruang Nasional
Jayapura, 4 November 2025 — Pemerintah Provinsi Papua mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI sebagai tindak lanjut RDG Sekjen Kemendagri Nomor 500.2.3/8783/SJ tanggal 01 November 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Asisten Sekda Lantai 3 Kantor Gubernur Papua pada Selasa, 4 November 2025, pukul 10.00 WIT, dan diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait serta instansi vertikal.
Pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten II Sekda menyampaikan bahwa kondisi inflasi Papua pada Oktober 2025 berada pada tren terkendali, tercatat deflasi sebesar -0,24% (month to month) dan inflasi 0,53% (year-on-year). Penurunan harga terutama dipicu komoditas pangan seperti bawang merah, tomat, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara itu, peningkatan harga di beberapa wilayah didorong oleh naiknya harga emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan lokal.
Turut ditekankan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan serta penguatan cadangan pangan untuk mendukung ketahanan pangan dan menekan potensi tekanan inflasi, khususnya jelang periode akhir tahun. Pemerintah daerah juga memastikan dukungan penuh terhadap program penyediaan 3 juta rumah nasional, terutama melalui sinkronisasi tata ruang dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
Rapat dihadiri oleh jajaran OPD terkait, antara lain Inspektorat, BAPPERIDA, BPKAD, BAPPENDA, Dinas PUPR, Dinas Sosdukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas ESDM dan PMPTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Nakerkop dan UKM, Dinas PMK dan Adat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Biro Hukum, Biro PAP dan Biro PBJ.
Hadir pula unsur instansi vertikal seperti Kepala Kanwil DJPb Papua, Kepala BI Papua, Kajati Papua, Kepala BPS Papua, Kepala Perum Bulog Divre Papua & Papua Barat, serta Satgas Pangan Polda Papua.
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga, melindungi lahan pertanian strategis, serta mendorong program ketahanan pangan dan perumahan nasional demi kesejahteraan masyarakat Papua.
